KABAR-DESAKU.COM – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 kian dekat. Kurang lebih dua bulan lagi masyarakat akan menggunakan hak pilihnya di TPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. Tepatnya hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
Gelaran lima tahunan ini merupakan wujud demokrasi di daerah dalam rangka memilih pemimpin daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya masing-masing agar semakin maju dan rakyatnya sejahtera.
Untuk itu, masyarakat dihimbau jangan golput. Gunakan hak politiknya dengan cara mencoblos di TPS.
Masyarakat juga diharapkan dapat memilih pemimpin yang baik, jujur, amanah dan dapat membawa kemajuan.
Idealnya, masyarakat memilih bukan didasarkan pada janji-janji politik apalagi karena uang. Akan tetapi memilih berdasarkan rekam jejak calon.
Apakah calon tersebut memiliki rekam jejak yang baik atau tidak. Jangan lupa cermati visi, misi dan programnya. Apakah kebijakannya juga memihak pada rakyat kecil atau tidak.
Semua itu patut dipikirkan dengan seksama. Jangan seperti membeli kucing dalam karung alias tidak tahu asal usulnya.
Begitu juga bagi organisasi atau persyarikatan. Organisasi masyarakat (ormas) atau persyarikatan sudah barang tentu memiliki kebijakan masing-masing.
Dalam konteks politik daerah, pimpinan mesti memiliki pilihan politik. Mau tidak mau, langkah tersebut harus diambil.
Mengapa? Kebijakan politik pemerintah daerah sangat penting artinya bagi keberlangsungan organisasi yang dipimpinnya.
Untuk itu, sebelum langkah tersebut diambil, pimpinan dan jajarannya perlu memusyawarahkan keputusannya agar menjadi pilihan yang maslahat.
Menurut khittoh, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. Akan tetapi organisasi yang berkecimpung dalam bidang sosial, dakwah, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Meskipun demikian, Muhammadiyah tidak berarti tidak berpolitik. Dan Muhammadiyah juga tidak anti terhadap politik.
Secara tersurat, Muhammadiyah tentu tidak berpolitik. Namun kader-kader Muhammadiyah didorong untuk terlibat dalam politik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing untuk mengisi ruang-ruang publik.
Seperti menjadi pengurus partai, pejabat pemerintah, menjadi penyelenggara pemilu dan lain sebagainya.
Bagi Muhamamdiyah, semakin banyak kader yang sukses di pemerintahan atau jabatan publik, akan semakin memberikan dampak positif terhadap persyarikatan.
Baik secara kebijakan maupun akses informasi, anggaran dan lain sebagainya yang itu semua sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan organisasi maupun amal usaha Muhammadiyah (AUM).
Baca juga: 8 Daerah Penghasil Ikan Terbanyak di Indonesia, Nomor 5 Paling Dekat dengan Banjarnegara
Muhammadiyah tidak mengenal oposisi. Oleh karenanya, Muhammadiyah memilih menjadi partnership atau mitra bagi pemerintah.
Muhammadiyah ambil bagian dalam menyelesaikan problematika ummat dan bangsa. Kebijakan politik inilah yang disebut sebagai politik kebangsaan.
Politik kebangsaan Muhammadiyah adalah tidak alergi terhadap politik atau melawan penguasa sebagai oposisi. Namun menjadi bagian dari solusi.
Mengapa demikian? Muhammadiyah percaya bahwa dirinya memiliki sumber daya insani yang mumpuni yang dapat dimanfaatkan dan diekplorasi untuk kemanfaatan ummat yang lebih luas.
Dengan demikian, Muhammadiyah berkomitmen mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemaslahatan ummat melalui sejumlah amanah yang diberikan pemerintah kepadanya.
Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhowi, MA, pada acara dialog ideopolitik yang diadakan oleh PDM Banjarnegara pada Ahad (8/9) menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak anti politik dan tidak pula menjauhi politik.
Muhammadiyah merupakan mitra pemerintah dengan turut ambil bagian dalam memecahkan problematika ummat dan bangsa melalui karya nyata dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah (AUM) seperti lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan lain sebagainya.
Menurutnya, Muhammadiyah memiliki sumber daya insani (SDI) yang melimpah serta kompeten.
Baca juga: Selamat!, Jalan Usaha Tani Desa Bangun Rejo Lampung Selatan Segera Dibangun
Sejalan dengan itu, Dr. Hammam Sanadi, Ph.D. juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak mengambil Islam sebagai negara seperti halnya Pakistan. Juga tidak meletakkan Islam sebagai kekuasan.
Akan tetapi Muhammadiyah membentuk politik kebangsaan yaitu segala upaya kebaikan yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan bersama. Yang menjadi sasaran Muhammadiyah adalah; need (kebutuhan pokok), healing (kesehatan), dan education (pendidikan).
Menurutnya, ciri politik kebangsaan adalah kerjasama atau mitra, bukan oposisi. Meskipun demikian, Muhammadiyah tetap tidak kehilangan daya kritisnya terhadap pemerintah apabila melanggar aturan.
Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa arah politik Muhammadiyah adalah mendekati politik akan tetapi bukan politik praktis. Lebih berorientasi pada program dan kebijakan.
Memang kesannya Muhammadiyah dalam hal ini tidak tegas, namun demikian tidak berarti tidak punya pendirian.
Sekali lagi bahwa Muhammadiyah bukanlah lembaga politik, namun menggandeng politik dalam menjalankan amal usahanya sebagai upaya mensejahterakan ummat dan bangsa. Tidak terkecuali dalam Pilkada Banjarnegara tahun 2024.
Dalam konteks Pilkada Banjarnegara, ada dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu dr. Amalia Desiana dan Wakhid Jumali, Lc. dan dr. Bugar Wijiseno dan Fahmi Umar Irawan. Keduanya adalah putra putri terbaik Banjarnegara.
Oleh karenanya, kedua pasangan tersebut patut didekati beserta visi, misi dan programnya. Maka, siapapun yang terpilih, akan menjadi pemimpin Banjarnegara untuk 5 tahun kedepan.
Dan Muhammadiyah akan menjadi mitra selama kepemimpinannya. Dengan harapan Muhammadiyah tetap eksis serta kian menebarkan manfaat yang luas untuk ummat dan bangsa. Semoga!
Ditulis Oleh: Agus Priyadi, S.Pd.I. (Ketua Majlis Tabligh PRM Danaraja Banjarnegara).
