Banjarnegara Serius Perangi Korupsi! 4 Desa Siap Diubah Jadi Teladan Antikorupsi Tahun 2025

Banjarnegara, KABAR-DESAKU.COM – Komitmen Banjarnegara dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan transparan semakin nyata. Tahun 2025 ini, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah resmi memperluas program Desa Percontohan Antikorupsi ke lebih banyak wilayah.

Langkah besar ini ditandai dengan digelarnya Kick Off Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi 2025 yang berlangsung di Balai Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, pada Rabu (7/5/2025).

Suasana semakin meriah saat Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana bersama Forkompimda memukul rebana dan menekan tombol sebagai simbol dimulainya program penting ini.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dispermades PPKB, para Camat, Kasi PMD se-Banjarnegara, serta para Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang terlibat dalam perluasan program tahun ini.

Baca juga: Gunung Pakuwaja: Permata Tersembunyi di Dataran Tinggi Dieng

Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, menjelaskan bahwa program ini telah memasuki tahun ke-3 sejak dimulai.

Hingga saat ini, sudah ada dua desa yang menjadi percontohan, yakni Desa Sijenggung (Banjarmangu) pada 2023 dan Desa Medayu (Wanadadi) pada 2024.

“Desa-desanya terus kami pantau secara ketat untuk memastikan konsistensi penerapan indikator antikorupsi,” ujar Agung.

Tahun ini, berdasarkan rekomendasi KPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 4 desa ditunjuk untuk memenuhi 18 indikator desa antikorupsi dan ditargetkan meraih predikat istimewa (AA).

Aplikasi DESAKTI: Wujud Transparansi Digital

Inovasi baru juga diperkenalkan dalam program ini, yakni sistem informasi DESAKTI (Desa Anti Korupsi – Tata Kelola Sekolah Berintegritas).

Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi tata kelola desa secara terbuka dan menjadi alat utama dalam memantau transparansi serta akuntabilitas pemerintah desa.

“DESAKTI juga kami integrasikan dengan penilaian Tata Kelola Sekolah Berintegritas, sehingga menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintahan desa,” tambah Agung.

Baca juga: Hujan Deras Tak Halangi Ratusan Warga! Bupati Banjarnegara Hadiri Tradisi Sakral di Desa Prendengan

Bupati: Ini Bukan Seremonial, Harus Ada Bukti Nyata!

Dalam sambutannya, Bupati Amalia Desiana menegaskan bahwa acara ini bukan hanya seremonial. Ia menginginkan implementasi nyata dalam perubahan tata kelola desa menuju lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan desa yang benar-benar bersih dan menjadi contoh nasional dalam menerapkan prinsip antikorupsi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Kepala Desa, BPD, dan Camat untuk berkolaborasi, menciptakan sinergi, dan membangun inovasi demi terwujudnya desa yang berintegritas.

Bupati Amalia juga meminta agar perangkat daerah yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan desa turut aktif dalam mendorong perbaikan sistem agar akuntabilitas dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.*** (Sumber: banjarnegarakab.go.id)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *