CILACAP, KABAR-DESAKU.COM – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026, Pemerintah Kabupaten Cilacap memperkuat koordinasi lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan tersebut digelar di Hotel Aston Inn Cilacap, Kamis (5/2/2026).
Dilansir dari laman resmi Pemkab Cilacap, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Cilacap, Agus Firmanudin, dalam laporannya menyampaikan bahwa HLM ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kelancaran sistem pembayaran di wilayah Kabupaten Cilacap.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan amanat Peraturan Menteri Koordinator Nomor 10 Tahun 2017 yang mewajibkan evaluasi kinerja TPID serta efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah.
Target utama pengendalian inflasi tahun 2026 adalah menjaga Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada pada kisaran 2,5 ± 1 persen guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pengendalian inflasi periode 2025–2027 difokuskan pada keterjangkauan harga, peningkatan produktivitas pangan, kelancaran distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, serta penguatan data pangan yang akurat,” jelas Agus.
Baca juga: 10 Olahan Pisang Paling Populer di Indonesia, Bisa Ditemukan di Desa dan Kota
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, saat membuka acara menegaskan pentingnya keseriusan seluruh anggota TPID dalam menangani inflasi.
Bupati Syamsul mengibaratkan pengendalian inflasi harus tepat sasaran dengan mengurai akar permasalahan secara detail.
“Jangan hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Kita harus memetakan faktor penyebab inflasi, baik harian maupun bulanan, hingga ke sumbernya,” tegasnya.
Bupati yang akrab disapa Mas Syamsul tersebut juga menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat.
Ia menyebut adanya peluang Dana Insentif Fiskal (DIF) hingga Rp1 triliun bagi daerah yang dinilai optimal dalam pengendalian inflasi.
“Ini menjadi motivasi bagi TPID Cilacap untuk bekerja lebih optimal dan membuktikan bahwa kita mampu mengendalikan inflasi daerah secara efektif,” tambahnya.
Baca juga: Resmi Dilantik, Komite Ekraf Cilacap Siap Jadikan Sektor Kreatif Motor Penggerak Ekonomi Daerah
Sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan kemandirian daerah, Mas Syamsul mendorong optimalisasi produksi di tingkat rumah tangga, kelompok tani, dan peternak lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Meski kondisi harga pasar relatif stabil, Pemkab Cilacap telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, antara lain pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah di 24 kecamatan serta satu kali di tingkat kabupaten.
Selain itu, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) diminta melakukan pemantauan dan pembaruan data harga harian untuk mendeteksi potensi kenaikan harga sejak dini.
Pemkab juga membuka peluang sinergi lintas sektoral dengan melibatkan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) apabila terjadi lonjakan inflasi.
HLM ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Pelaksana Harian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Mahdi Abdilah, yang memaparkan upaya pengendalian inflasi dan digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendukung HBKN Idulfitri 2026. Selain itu, Kepala BAPENDA Cilacap, Luhur Satrio Muchsin, menyampaikan materi terkait kelancaran sistem pembayaran menjelang Idulfitri melalui TP2DD, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Cilacap, Ferry Adhi Dharma, yang membahas peran TPID dalam menjaga stabilitas harga.***
