KABAR-DESAKU.COM – Perangkat Desa termasuk salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
Dalam upaya memperkuat pemerintahan desa, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat desa.
Perangkat Desa sebagai pelaksana berjalan roda pemerintahan di tingkat desa, sudah sepantasnya mendapatkan kepastian hukum.
Beberapa peraturan penting yang mengatur tentang perangkat desa antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kemudian diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015, serta PP Nomor 11 yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Perangkat Desa Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Perubahannya Menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015
PP Nomor 43 Tahun 2014 menjadi dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur berbagai aspek pemerintahan desa.
Termasuk kepastian hukum bagi perangkat desa. Peraturan ini memberikan pedoman tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta hak dan kewajiban perangkat desa.
Perubahan yang dilakukan melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 memperkuat aspek-aspek tersebut dengan memberikan penegasan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi, masa jabatan, dan perlindungan hukum bagi perangkat desa.
Baca juga: Rapat Pleno DPHP Sukses Digelar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Purwanegara Banjarnegara
Peran dan Perlindungan Hukum bagi Perangkat Desa
Dalam regulasi tersebut, perangkat desa diakui sebagai bagian penting dari struktur pemerintahan di tingkat desa.
Kepastian hukum diberikan melalui pengaturan yang jelas mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Prosedur yang transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum diharapkan dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pergantian perangkat desa, yang seringkali menjadi sumber konflik di tingkat desa.
Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang hak-hak perangkat desa, termasuk jaminan sosial, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya.
Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan perangkat desa sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kekhawatiran akan ketidakpastian dalam masa jabatan atau penghasilan.
PP Nomor 11 dan Penyesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
Saat ini, pemerintah sedang membahas perubahan PP Nomor 11 untuk menyesuaikannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang baru saja disahkan.
Perubahan ini diharapkan dapat lebih memperkuat posisi dan fungsi perangkat desa dalam struktur pemerintahan desa.
Salah satu fokus utama dari perubahan ini adalah penegasan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa, yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme perangkat desa.
Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.
Terutama dalam menghadapi situasi konflik atau permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugas mereka.
Baca juga; Daftar Perangkat Desa, Pahami Syarat dan Batasan Usia
Kepastian hukum bagi perangkat desa merupakan elemen penting dalam memperkuat pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan.
Melalui berbagai peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah berupaya memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat desa untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Perubahan yang sedang dibahas dalam PP Nomor 11 diharapkan dapat lebih memperkuat aspek-aspek ini, sehingga perangkat desa dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menunjang kinerja perangkat desa, maka kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh personil perangkat desa.***
2 thoughts on “Perangkat Desa Bagaimana Kepastian Hukumnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah”