TEMANGGUNG, KABAR-DESAKU.COM – Pemerintah Kabupaten Temanggung semakin serius menyiapkan peluncuran Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Sebagai langkah awal, gedung Sentra Terpadu Kartini Temanggung akan difungsikan sebagai lokasi sementara sebelum gedung baru selesai dibangun.
Melansir laman resmi Pemkab Temanggung, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, mengungkapkan bahwa untuk tahap awal di tahun 2025, akan disediakan dua ruang kelas yang diperuntukkan bagi jenjang SMA atau setara.
“Sentra Terpadu Kartini hanya akan digunakan sementara sambil menunggu lokasi tetap yang sedang dirancang. Ada beberapa opsi lahan, seperti di Pingit (Pringsurat) atau Kebonsari,” jelasnya saat meninjau lokasi bersama jajaran Forkompimda, Selasa (15/4/2025).
Baca juga: Kebun Teh Sikatok Wonosobo, Cuci Mata Segarkan Jiwa
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat berbagai fasilitas yang akan digunakan siswa Sekolah Rakyat, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, hingga ruang makan dan sarana pendukung lainnya.
“Para siswa akan menempati fasilitas ini selama satu tahun saja. Tahun 2026, mereka akan dipindahkan ke lokasi baru yang saat ini sedang dalam tahap persiapan,” tambah Bupati Agus.
Sementara itu, Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Dewi Suhartini, menjelaskan bahwa kegiatan belajar akan dimulai dengan dua rombongan belajar (rombel), masing-masing berkapasitas 25 siswa. Artinya, total akan ada 50 siswa pada tahun pertama.
“Kami tengah mempersiapkan enam kelas untuk kebutuhan lanjutan. Selain itu, kami juga menyediakan ruang laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, ruang ibadah, klinik, layanan terapi, aula, lapangan olahraga, hingga sport center. Untuk tempat tinggal, tersedia 24 kamar dan 60 tempat tidur bagi para siswa,” jelas Dewi.
Yang lebih istimewa, Sekolah Rakyat ini akan diprioritaskan untuk anak-anak asli Temanggung yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2.
“Sekolah ini dirancang untuk anak-anak yang selama ini tidak punya kesempatan melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi atau akses wilayah. Kami hanya memanfaatkan fasilitas yang ada tanpa mengganggu layanan lainnya,” tutup Dewi.***
