KABAR-DESAKU.COM – Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan pesta demokrasi yang patut disambut dengan penuh kegembiraan.
Melalui digelarnya Pilgub tersebut, masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) dapat memilih pemimpin terbaik bagi keberlanjutan dan kemajuan pembangunan di daerah ini.
Dan salah satu yang perlu diwaspadai dalam Pilgub Sulteng ini adalah di tengah pesatnya digitalisasi dan media sosial, adalah rawan terjadi penyebaran hoaks (berita bohong) dan ujaran kebencian berbau SARA.
Yang berpotensi menimbulkan polarisasi yang dapat memecah belah keutuhan masyarakat.
Maka semua pihak tidak terpengaruh ataupun terprovokasi dengan hal tersebut.
Baca juga: Intip Potensi Alam dan Budaya Desa Cipari Cilacap
Di sini peran penting insan pers, memiliki peran sangat strategis dalam menangkal dan mengklarifikasi hoaks tersebut, serta mengedukasi masyarakat untuk selalu mengedepankan sharing informasi.
Bagaimana juga kemudian seluruh masyarakat Sulteng untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilgub tanggal 27 November 2024 mendatang.
Karena satu suara akan menentukan masa depan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan
Kegiatan dialog publik sangat penting disegerakan agar pemilihan Pilgub Sulteng bisa berhasil dan terpilih Gubernur serta Wakil Gubernur yang akan membawa kemajuan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Selain itu, partisipasi masyarakat akan sangat tinggi apabila pers menjalankan tugasnya dengan baik, informasi-informasi seperti tahapan-tahapan Pilgub dan rekam jejak masing-masing calon sangat penting untuk diberitahukan kepada khalayak.
Dorongan agar terselenggaranya dialog publik ini harus menjadi bentuk kepedulian warga Provinsi Sulteng yang menginginkan agar Pilgub nanti bisa berjalan aman, damai dan lancar.
Menjadi sebuah harapan ketika dialog publik terselenggara nantinya diharapkan semua stakeholders sadar akan pentingnya Pilgub Sulteng.
Yang harus berjalan lancar, damai dan tentram, dalam kehidupan masyarakat.
Aktivitas pemerintahan dan juga iklim usaha swasta dapat berjalan aman dan kondusif.
Serta terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulteng.
Bagi Ahmad Ali, menjelang pemilihan kepala daerah dialog publik sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa melihat seperti apa kapasitas para calon kepala daerah yang bakal dipilih.
Kegiatan seperti yang direncanakan itu sangat baik, kita perlu lakukan agar masyarakat juga bisa tahu seperti apa latar belakang calon gubernur mereka.
Menurutnya, dialog publik calon kepala daerah penting dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui langsung seperti apa kapasitas para calon pemimpin mereka.
Sehingga, dalam menentukan pilihan, masyarakay bisa lebih rasional karena mengetahui kapasitas calon gubernur yang akan dipilih.
Maka menurut hemat penulis, salah satu tantangan besar bagi pemerintah Sulawesi Tengah ke depan khususnya dalam agenda reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan adalah peningkatan kualitas kebijakan.
Hingga saat ini masih banyak kebijakan yang diputuskan tanpa melalui analisis rasional yang memadai.
Padahal kualitas kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebab salah satu akibat dari miskinnya bukti dalam membuat kebijakan adalah munculnya kebijakan yang sekedar meniru tanpa melihat konteks.
Oleh karena itu, perbaikan kualitas kebijakan yang disertai dengan instrumen yang baku untuk dapat mengukur kualitas kebijakan menjadi penting.
Baca juga: HUT RI Momentum Penanaman Nasionalisme Pada Anak Sejak Usia Dini
Sehingga, kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi sebagai pembelajaran untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Perbaikan manajemen hulu kebijakan merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah hilir kebijakan public.
Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan, seharusnya membuat Pemerintahan Sulawesi Tengah memahami betul proses perumusan kebijakan.
Maka untuk memandu upaya perbaikan proses dan manajemen kebijakan tersebut, inisiasi pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai sebuah alternatif instrumen yang mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, dapat berfungsi dengan baik.
Sesungguhnya Sulawesi Tengah banyak tertinggal. Pemerintah Sulawesi Tengah masih belum bisa optimal bersaing dikarenakan belum melihat perancangan kebijakan berdasarkan bukti.
Kebijakan masih dianggap sebagai sekedar regulasi dan tidak berbasis bukti sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan di masa yang akan datang.
Baca juga: Kemendesa Latih Masyarakat di Banjarnegara Menjadi Konten Kreator Desa
Ini merupakan pekerjaan rumah kita semua. Ke depan jika kita ingin menjadi daerah yang national class.
Maka kebijakan-kebijakannya harus responsif, visioner dan mampu memberdayakan.
Bukan sekedar diartikan sebagai sebuah regulasi. Paradigma ini perlu kita ubah dalam memecahkan problem-problem kebangsaan kita.
Keberadaan IKK merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah kualitas kebijakan.
IKK bukan hanya merupakan instrument untuk mengukur, tetapi sebagai sarana untuk belajar membuat kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kebijakan.***
BERSAMBUNG
Ditulis Oleh : Maulana Maududi (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Central Analisa Strategis – DPP CAS)
One thought on “Urgensi Dialog Publik Cagub Sulteng, Ahmad Ali Inginkan Langkah Strategis Menelisik Kapasitas Kandidat (Jilid 36)”