KUTAI TIMUR, KABAR-DESAKU.COM – Pada Selasa, 29 April 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, para gubernur, serta bupati dan walikota se-Indonesia.
Dilansir dari laman resmi Pemkab Kutai Timur, Rapat yang digelar secara virtual via Zoom ini diikuti dari Ruang Rapat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim.
Rapat ini membahas empat isu penting dan strategis: tata kelola pemerintahan daerah, alokasi dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan BUMD/BLUD, dan sistem kepegawaian di daerah.
Baca juga: Gunung Kembang Wonosobo: Si Anak Sindoro yang Cantik, Bersih, dan Menantang!
Sejumlah pejabat penting daerah turut hadir, seperti Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor, Kepala BKPSDM Misliansyah, Kepala BPKAD Ade YK beserta staf, Kabag Perekonomian Vita Nurhasana, Sekretaris Dinas Kominfo Rasyid, Direktur RSUD Kudungga dr. Yusuf, serta perwakilan dari Bapenda.
Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan bagian dari agenda Komisi II DPR RI untuk menggali informasi terkait tingkat kemandirian fiskal di masing-masing daerah.
“Komisi II ingin mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagaimana kondisi dana transfer dari pusat, termasuk Dana Bagi Hasil. Selain itu, mereka juga menyoroti keberadaan dan operasional BUMD serta aspek kepegawaian yang harus sesuai regulasi,” jelas Noviari.
Ia menambahkan, Kutai Timur sejatinya sudah termasuk daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi.
Baca juga: Tangani Stunting Kepala Desa, Camat dan Perusahan Swasta di Karangan Kutai Timur Jadi Orang Tua Asuh
Namun, realitanya sekitar 70–80 persen anggaran Kutim masih bersumber dari transfer pusat, sementara kontribusi PAD masih tergolong rendah.
“Untuk mengurangi ketergantungan ini, Pemkab Kutim mendorong reaktivasi dan penguatan BUMD agar bisa menjadi sumber PAD baru. Di sisi lain, kami juga telah melantik lebih dari 4.000 ASN dan PPPK sebagai bentuk penguatan manajemen SDM,” pungkasnya.
Melalui forum ini, diharapkan akan terjalin komunikasi dua arah yang lebih intens antara pusat dan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang lebih sinergis, transparan, dan bertanggung jawab.***
