BANJARNEGARA, KABAR-DESAKU.COM – Dalam rangka mengamankan aset umat dan memberikan kepastian hukum, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Banjarnegara bersinergi erat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar “Sosialisasi dan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.”
Acara penting ini dipusatkan di Aula Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, pada hari ini, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini secara khusus mengundang seluruh Nadzir (pengelola aset wakaf) yang ada di wilayah Kecamatan Mandiraja.
Hadir pula dalam acara tersebut kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Gara Zawa) Kankemenag Banjarnegara Rodhotul Jannah beserta staf, Kasi Bimas Islam Slamet Wahyudi dan tim teknis dari BPN.
Penyelenggara Zawa, dalam sambutannya menyatakan bahwa percepatan ini adalah instruksi nasional yang harus ditindaklanjuti.
“Tanah wakaf adalah aset umat yang harus aman secara hukum. Jangan sampai aset yang sudah diwakafkan puluhan tahun lalu hilang atau bersengketa karena tidak adanya sertifikat,” ujarnya.
Menurutnya, Kemenag tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan BPN adalah kunci utama untuk memotong alur birokrasi yang mungkin selama ini dianggap rumit oleh para Nadzir.
“Hari ini kita tidak hanya sosialisasi. Kita hadirkan BPN langsung. Para Nadzir silakan bawa berkasnya, sampaikan kendalanya di mana. Tim BPN akan langsung memberikan solusi. KUA Mandiraja kami pilih sebagai tuan rumah untuk mendekatkan pelayanan langsung ke para Nadzir,” tambahnya.
BPN Siap Beri Karpet Merah
Sementara itu, Suryanto, perwakilan dari BPN Kabupaten Banjarnegara menegaskan komitmen penuh untuk mendukung program percepatan ini.
“Kami dari BPN siap memberikan ‘karpet merah’ untuk sertifikasi tanah wakaf. Ini adalah program prioritas. Kami mengapresiasi Kemenag Banjarnegara dan KUA Mandiraja yang proaktif mengumpulkan para Nadzir hari ini,” jelasnya.
Baca juga: Penyuluh Agama Islam Mandiraja Ikuti Rakor Program Keluarga Maslahat Tahun 2025
Suasana di Aula KUA Mandiraja tampak interaktif. Para Nadzir tidak hanya mendengarkan, tetapi juga langsung membuka sesi konsultasi dan verifikasi berkas di tempat.
Acara ini diharapkan menjadi model percepatan yang akan direplikasi di kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
