KABAR-DESAKU.COM – Dalam struktur Pemerintahan Desa, seorang Kepala Desa dibantu oleh beberapa kaur.
Salah satunya adalah kepala urusan (Kaur) Pemerintahan.
Dalam kesehariannya kaur pemerintahan bertugas membantu kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
Baca juga: Kalian Wajib Tahu! Sejumlah Hal Baru Terkait Kepala Desa Pada UU Nomor 3 Tahun 2024
Kaur Pemerintahan merupakan salah satu jabatan penting dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia.
Tugas pokok dan fungsi Kaur Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
UU ini memberikan panduan jelas mengenai peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Kaur Pemerintahan.
Hal tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Baca juga: Dua Sisi Sukolilo: Tragedi Menggugah dan Keindahan Tersembunyi di Desa Wisata Pati
Tugas Pokok Kaur Pemerintahan
Kaur Pemerintahan memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan, yaitu:
1. Mengelola Administrasi Pemerintahan Desa
Kaur Pemerintahan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi.
Meliputi pendataan penduduk, pembuatan surat-surat keterangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kependudukan serta pelayanan umum di desa.
Baca juga: Kalian Wajib Tau! Desa Wisata Aeng Tong-tong, Penghasil Keris Terbesar di Dunia!
2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa
Kaur Pemerintahan berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
Selain itu juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Kaur Pemerintahan juga bertugas untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan desa.
Ini termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan pihak keamanan lainnya.
4. Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan
Sebagai bagian dari pemerintahan desa, Kaur Pemerintahan harus mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Fungsi Kaur Pemerintahan
Selain tugas pokok, Kaur Pemerintahan juga memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:
1. Pelayanan Administratif
Fungsi ini mencakup penyelenggaraan pelayanan administratif yang efisien dan efektif kepada masyarakat.
Kaur Pemerintahan harus memastikan bahwa semua layanan administratif berjalan dengan lancar dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan dan Pengendalian
Kaur Pemerintahan berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan di desa.
Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Fasilitator Komunikasi
Sebagai fasilitator, Kaur Pemerintahan berperan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
Mereka harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang.
Baca juga: Meski Lokasinya di Desa, Kolam Cinta Banjarnegara Tetap Menjadi Idola Liburan Keluarga
4. Pengelolaan Data dan Informasi
Kaur Pemerintahan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
Ini termasuk penyimpanan dan pengelolaan arsip desa yang baik.
Dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi ini, Kaur Pemerintahan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa peran Kaur Pemerintahan dapat dijalankan dengan optimal.
Sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.***
